PUSPIPTEK

Kerjasama Riset Life Cycle Assessment Pemanfaatan FABA, Carbon Footprint serta Carbon Tax di Sektor Pembangkit Listrik

Tangerang Selatan, Ancaman kerusakan lingkungan oleh pemanasan global yang disebabkan tumpukan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang juga diakibatkan karena aktivitas konsumtif manusia (Carbon Footprint) sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim adalah sebuah isu nyata yang harus diatasi dan segera dilakukan upaya untuk menekan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Dalam upaya untuk menekan dampak tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% atas kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% dengan adanya dukungan internasional pada tahun 2030.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendukung aksi pengendalian perubahan iklim. Sebagai wujud komitmen kuat, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang tersebut mengatur sederet kebijakan fiskal, salah satunya ialah Carbon Tax sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Carbon tax diterapkan pada produk yang memiliki kandungan karbon dan aktivitas yang menghasilkan emisi GRK.

Selain mengacu pada UU HPP. Carbon tax yang merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), juga mengacu pada Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah merencanakan penerapan carbon tax di Indonesia mulai berlaku pada bulan Juli 2022 pada sektor pembangkit listrik dengan pemberlakuan secara bertahap. Tarif pajak terendah yang diberlakukan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 30/kg CO2e.

Kemudian untuk melakukan perhitungan carbon footprint yang mencakup siklus hidup suatu produk dan/atau jasa dapat dilakukan dengan menggunakan analisis penilaian daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) sesuai dengan SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017.

Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PR SPBPDH) saat ini telah melakukan penjajakan kerjasama riset dengan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, salah satunya adalah PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Suralaya.

Pada tanggal 16 Juni 2022,  Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Nugroho Adi Sasongko melakukan kunjungan ke PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Suralaya dan diterima oleh General Manager PLTU Suralaya, Rachmad Handoko dan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari inisiasi kerjasama riset pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dan penerapan nilai ekonomi karbon di pembangkit. FABA secara luas telah banyak dimanfaatkan sebagai material pendukung pada sektor infrastruktur, stabilisasi lahan, reklamasi pada lahan bekas tambang, dan sektor pertanian.

FABA memiliki peluang untuk dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan. Prediksi beberapa tahun kedepan bahwa pada tahun 2023 potensi FABA dari pembakaran batu bara di pembangkit sebesar 13,5 juta ton dan lima tahun berikutnya ditaksir sebesar 15,3 juta ton. Sehingga sangat besar kemungkinan FABA dapat diolah dan dimanfaatkan dengan optimal. Kemudian terkait dengan penerapan nilai ekonomi karbon diharapkan dapat mendorong industri untuk lebih sadar lingkungan dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca pada batas tertentu. Di sisi lain, instrumen nilai ekonomi karbon juga berperan sebagai instrumen pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia, baik Nationally Determined Contribution 2030 maupun Net Zero Emission 2060. Alsms,ua/edt.aj