PUSPIPTEK

Kesiapan Menyongsong Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Pada Kamis (1/9), Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PR SPBPDH) – BRIN melakukan kunjungan kerja ke Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan – Kementerian Perdagangan.

Kunjungan kerja ini merupakan agenda lanjutan dari kesepakan antar kedua kepala pusat pada pertemuan sebelumnya untuk membicarakan isu perdagangan internasional yang sedang trending yakni tentang Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

CBAM adalah sistem pengaturan transaksi perdagangan yang diterapkan sepihak oleh Negara Eropa (Europe Union) dengan memberlakukan ketentuan batas emisi pada barang/produk yang masuk ke Negara Eropa. Bila barang diindikasikan mengandung dampak katagori karbon yang melebihi batas, maka akan dikenai pajak tambahan.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala PR SPBPDH – BRIN, Nugroho Adi Sasongko, Ph.D., IPU. Didampingi oleh beberapa staf SPBPDH, diterima dengan hangat oleh Dr. Iskandar Pandjaitan, kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

Pada awal diskusi, Kepala Pusat Riset SPBPDH memaparkan tentang lingkup dan tupoksi PR SPBPDH yang diantaranya bersinggungan erat dengan instrument untuk menghitung nilai karbon yang menjadi acuan dari kebijakan CBAM ini.

Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa dampak katagori karbon (emisi karbon) merupakan salah satu dari belasan dampak katagori yang dapat diukur dan analisis oleh tools life cycle assessment (LCA), yang menjadi salah satu tupoksi di PR SPBPDH.

Iskandar, menyambut baik dan berterimakasih atas inisiatif dari BRIN atas pertemuan ini dan menyadari bahwa materi diskusi tentang CBAM ini sebenarnya merupakan domain dari Kementerian Perdagangan, namun pihak Brin dalam hal ini yang lebih aktif.

Terkait dengan issue CBAM, Iskandar menyatakan bahwa fenomena ini sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi dan akan terus ada issue -isue sejenis selama adanya perbedaan supplay dan demand, oleh karenanya energi kita tidak sepenuhnya digunakan untuk merespon issue sesaat tersebut, namun yang lebih penting adalah Indonesia harus tetap fokus dan punya road map sistem perdagangan internasional yang jelas.

Iskandar mengakui bahwa terkait issue CBAM ini, masih banyak stakeholders maupun dari internal Kemendag sendiri belum memahami dan perlu mendapatkan penyamaan presepsi tentang hal hal yang terkait green trade, LCA dll. Untuk hal ini , Iskandar berharap sepenuhnya bantuan dari civitas BRIN.(nas/edt.aj)